Terpopuler
©2017 Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
MUsage: 3.76 Mb - Loading : 0.39887 seconds
Follow SIPBM Email Facebook Google Twitter

Data membangun Kualitas Pembangunan Desa

Artikel Kamis, 16 Mar 2017 17:46:15 - dibaca 512 kali

53sipbm-image-998120213.png


Berikut ini adalah arahan Dirjen PPMD Kemendesa,PDTT Prof. Ahmad Erani Yustika, pada kegiatan TOT pelatihan Pendamping Desa/Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif wilayah III dalam rangka Integrasi Sistem Informasi Pembangunan berbasis Masyarakat (SIPBM).

Kegiatan dilaksanakan di hotel M-Regency Kota Makasar Sulawesi Selatan, dimulai tanggal 23-28 Januari 2017, diikuti Pendamping Desa, Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif, Dinas BPMPD, Bappeda dan NGO/LSM di wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan NTT. Kegiatan ini adalah kerjasama Kementerian Desa,PDTT melalui Subdit Advokasi Peraturan Desa Direktorat PMD bersama UNICEF.

Dirjen PPMD Ahmad Erani Yustika menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Salah satu upaya untuk perbaikan kualitas pembangunan di desa adalah dengan memperhatikan kembali kualitas perencanaan partisipatif yang dilakukan di desa.

Banyaknya aduan akhir-akhir ini, serta penyimpangan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta pelaksanaan proyek yang menyimpang juga mengarah tindakan pidana (seperti :pungutan, suap, potongan, dll), Serta beberapa aduan dan kejadian yg sudah dan tengah ditangani pihak berwenang saat ini, menunjukan bahwa praktik-praktik tersebut sudah terjadi desa, meskipun dalam prosentase yang kecil, tetapi hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi virus.

Perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di desa menurut Prof. Ahmad Erani Yustika, dapat berguna untuk 3 hal berikut yaitu :

1. Agar Konstituen di desa berhak menyampaikan ide dan gagasan di desa. Program didesa tidak boleh turun dari langit karena pada dasarnya masyarakat desa memiliki ide dan gagasan. Program Embung Desa, Pasar desa, bukanlah program baru. Hal Vital dalam perencanaan pembangunan di desa adalah landasan pengambilan keputusan pembangunan yang lahir dari gagasan yang bersumber dari proses perdebatan, adu argumentasi dan lain-lain, bukan turun dari intervensi Bupati, elite atau supra desa lainnya. Sehingga perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan optimalkan konstituen warga melalui musdes sebagai instrumen perencanaan partisipatif. Peran Perangkat Desa pada dasarnya hanyalah sebagai pendorong keniscayaan dan warga desa merupakan pendorong kehendak.Hal ini dapat menghindari penyimpangan regulasi maupun aspirasi. Sehingga Perencanaan partisipatif pada dasarnya adalah hulu pembangunan dan merupakan ibu kandung demokrasi di desa.

2. Setiap keputusan yg benar basisnya adalah data. Yang membedakan keputusan dibuat dengan tingkat kualitas baik atau buruk adalah data. “Garbage in garbage out” masuk sampah maka keluar ssmpah. Kelemahan data selama ini bagian dari pertempuran agar dapat melakukan proses intervensi.Perlu Sistem informasi yang handal, contoh sistem manual sudah jalan tetapi bagaimana validasi data akurat. Sistem informasi kalau masih tersentralisasi agak rumit sehingga perlu didesentralisasi, namun  baru ada di beberapa propinsi dan kabupaten saja. Beliau menyebutkan Bali adalah contoh baik dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa, Pendamping Desa dapat melaporkan secara intdnsif dan berkala ke propinsi dan kabupaten. Sistem infornasi di desa penting untuk membantuk keputusan bersifat teknokratis di desa, sehingga data penting dibangun dalam instrumen yang berupa Sistem Informasi.

3. Pembangunan basis masyarakat, dimana pelaku bukan hanya perangkat desa. Sebaiknya masyarakat adalah subyeknya, pengalaman saat ini membuktikan bahwa bobot yang masih didominasi perangkat desa, maka data tidak valid dan keragaman menjadi terbatas karena disebabkan kapasitas waktu perangkat desa, oleh karena itu perlu penguatan literasi tentang data pada masyarakat.

Banyak desa memperlihatkan, bahwa desa yang mampu membangun tata kelola informasi seperti memiliki website desa, membangun transparansi desa, maka desa tersebut memiliki potensi maju dan berkembang, beliau menyebutkan Desa Wlaharwetan di Kabupaten Banyumas yang telah membangun sistem informasi dengan baik di desa.


sumber : http://pendampingdesa.or.id/data-membangun-kualitas-pembangunan-desa/
Tag : #SIPBM #Pembangunan Desa

Berikan Komentar Anda

Bacaan Lainnya
Kamis, 16 Mar 2017 17:46:15
Data membangun Kualitas Pembangunan Desa

Berikut ini adalah arahan Dirjen PPMD Kemendesa,PDTT Prof. Ahmad Erani Yustika, pada kegiatan TOT pelatihan...

Kamis, 16 Mar 2017 17:35:07
Geliat Kampung Melek Data SIPBM Untuk Bangun Kampung Di Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura

Harapan adanya perubahan baru akan segera dirasakan, di Kampung-Kampung di Papua, terutama di Distrik Gresi Selatan...

Tentang SIPBM
Manfaat SIPBM
Selasa, 30 Jun 2015 06:39:24

Tujuan SIPBM
Selasa, 30 Jun 2015 06:36:56

Konsep Dasar SIPBM
Selasa, 30 Jun 2015 06:31:08

Kisah Sukses
Setelah Tiga Tahun, Ernia Akhirnya Rindu Bermain
On 14 Des 2011 at 10:45 WIB  Liputan6.com, Polewali Mandar: Masih ingat Hernia, gadis berusia 13 tahun yang merawat dan membesarkan empat adiknya seorang diri. Setelah tiga tahun lebih menghabiskan masa kecilnya dengan mengurus adik-adiknya layaknya orang tua, Ernia kini mulai merindukan masa-masa bermain layaknya anak-anak seusianya dan bebas...
Informasi Terbaru